Kota Bima, Anugerah Media – Pemerintah Kota Bima menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 dengan tema “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Berkelanjutan”, Rabu (8/4/2026), di Gedung Seni Budaya Kota Bima.
Wali Kota Bima, H. A. Rahman, SE, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang memiliki makna strategis sebagai forum penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat, pokok-pokok pikiran DPRD, kebijakan pemerintah daerah, serta arah pembangunan nasional dan provinsi.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat atas kehadiran, pendampingan, dan dukungan dalam menjaga sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Bima atas kontribusi pokok-pokok pikiran DPRD yang dinilai menjadi representasi langsung aspirasi masyarakat.
Menurut Wali Kota, pembangunan ke depan harus berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Daya saing daerah tidak lagi hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas SDM yang sehat, terdidik, adaptif, dan produktif.
“Kita ingin memastikan setiap warga Kota Bima mendapatkan akses yang adil terhadap kebutuhan sosial dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, air bersih, sanitasi, hingga lingkungan yang layak dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk menyusun perencanaan yang lebih tajam, berbasis data, terukur, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu menghasilkan kesepakatan pembangunan yang sinergis dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan, S.Adm, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2027. Ia menekankan pentingnya integrasi prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas Provinsi NTB dan nasional agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal.
Selain itu, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk terus menggali potensi dan sumber pendapatan daerah guna memperkuat kemandirian fiskal. Pemanfaatan potensi sumber daya lokal juga dinilai perlu ditingkatkan, termasuk pengembangan produk dan hasil budaya di setiap kelurahan agar semakin dikenal luas.
Ketua Panitia, Ririn Kurniawati, menjelaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai penjabaran dari RPJMD. Salah satu tahapan penting dalam proses tersebut adalah Musrenbang, yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari konsultasi publik, musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan, forum perangkat daerah, hingga tingkat kota.
“Musrenbang RKPD Tahun 2027 bertujuan untuk menampung, membahas, dan menyepakati usulan kegiatan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, meliputi permasalahan dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan beserta pagu indikatif, indikator kinerja, serta penyelarasan dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional,” jelasnya.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan terwujud perencanaan pembangunan Kota Bima yang lebih terarah, partisipatif, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat menuju daerah yang maju, bermartabat, dan berkelanjutan.(AM/IM)
