Sumbawa Barat,anugerah-media.com
Dalam upaya memperkuat tata kelola dan efektivitas penyelesaian kredit bermasalah, Pemimpin Cabang BRI BO Sumbawa Besar, melakukan pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi antara BRI dan Kejaksaan dalam pelaksanaan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk penagihan nasabah dengan status kredit macet.
Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi strategis antara BRI dan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mendukung penyelesaian kewajiban debitur secara profesional, humanis, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Melalui dukungan Kejaksaan, diharapkan proses penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu menjaga kualitas aset perbankan serta mendukung keberlanjutan penyaluran kredit kepada masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas evaluasi pelaksanaan kerja sama yang telah berjalan serta peluang peningkatan koordinasi dalam penanganan debitur yang memerlukan pendampingan hukum lebih lanjut. Sinergi ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemimpin Cabang BRI BO Sumbawa Besar, Mulkan, menyampaikan apresiasinya atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi yang telah terjalin dengan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Kerja sama melalui Surat Kuasa Khusus ini merupakan langkah strategis dalam mendukung penyelesaian kredit bermasalah secara profesional dan sesuai koridor hukum. Kami berharap sinergi yang baik ini dapat terus ditingkatkan sehingga memberikan manfaat bagi kedua institusi serta mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat dan berkelanjutan di wilayah Sumbawa Barat,” ujar Mulkan.
Melalui kolaborasi yang kuat antara BRI dan Kejaksaan, diharapkan upaya penyelesaian kredit bermasalah dapat semakin optimal, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dan penegakan hukum dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.(AM/*)
