Sembilan Absurditas MBG

Oleh Sri Asmediati

Guru SMP Negeri 1 Labuhan Badas
Prolog
Negara selalu tampak paling dermawan ketika sedang membelanjakan uang rakyat. Dalam setiap
kebijakan besar, niat baik hampir selalu diklaim sebagai titik awal. Namun niat baik tidak otomatis
melahirkan kebijakan yang benar. Di sinilah nalar publik seharusnya bekerja, bukan sekadar tepuk
tangan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir dengan janji besar dan angka fantastis. Tetapi
kebijakan publik tidak diuji dari niat, melainkan dari logika dan dampaknya.
MBG dibungkus dengan bahasa moral yang sulit ditolak. Siapa yang berani menentang program makan
untuk anak-anak. Kritik mudah dicap sebagai tidak berempati. Padahal justru karena empati, kebijakan
ini perlu diuji secara rasional. Anak-anak berhak atas kebijakan yang cerdas, bukan sekadar kebijakan
yang terdengar mulia. Negara tidak boleh puas hanya dengan terlihat peduli. Kepedulian sejati lahir dari
ketepatan, bukan dari kemeriahan.
Esai ini tidak sedang menolak gagasan memberi makan anak. Esai ini mempertanyakan cara negara
berpikir ketika memberi makan. Ketika logika dilompati demi slogan, kebijakan berubah menjadi
pertunjukan. Ketika kritik dibungkam oleh sentimen, kesalahan berpotensi diwariskan. Maka esai ini
hadir sebagai pengingat sederhana. Bahwa nalar sehat masih relevan dalam kebijakan publik.
Satu Anak Kurang Gizi, Lima Anak Harus Makan
Pemerintah menyatakan bahwa satu dari lima anak Indonesia mengalami kekurangan gizi. Pernyataan
ini seharusnya menjadi dasar kebijakan yang presisi dan terarah. Namun yang terjadi justru sebaliknya,
semua anak sekolah dijadikan sasaran program. Logika kebijakan ini sulit dipahami oleh akal sehat paling
dasar. Masalah yang spesifik dijawab dengan solusi yang generik. Ini seperti kebijakan yang lahir dari
kepanikan, bukan dari diagnosis yang matang.
Dalam dunia kesehatan, tidak dikenal konsep satu pasien sakit maka lima orang harus minum obat.
Tetapi dalam kebijakan MBG, logika itu justru dipraktikkan. Negara seolah takut dianggap pilih kasih jika
hanya membantu yang benar-benar membutuhkan. Padahal keadilan bukan soal menyamaratakan,
melainkan soal ketepatan sasaran. Kebijakan sosial bukan lomba berbagi, melainkan instrumen
penyelesaian masalah. Ketika sasaran kabur, efektivitas pasti runtuh.
Akibat pendekatan ini, anggaran ratusan triliun mengalir tanpa prioritas yang jelas. Anak yang sudah
cukup gizi menerima manfaat yang tidak ia perlukan. Anak yang benar-benar kekurangan gizi tidak
otomatis mengalami perbaikan signifikan. Negara kehilangan fokus antara empati dan efisiensi. Publik
disuguhi angka penerima, bukan angka keberhasilan. Inilah absurditas pertama MBG yang sulit dibantah.
Stunting Tinggi, Tapi Balita Ditonton dari Jauh
Stunting adalah masalah gizi kronis yang terjadi sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun. Semua
literatur kesehatan sepakat bahwa periode emas berada pada 1.000 hari pertama kehidupan. Namun
MBG justru difokuskan pada anak usia sekolah. Usia ketika kerusakan gizi sudah terlanjur terjadi. Negara
tampak sibuk di hilir, tapi abai di hulu.
Anak usia tujuh hingga delapan belas tahun memang perlu makan bergizi. Tetapi mereka bukan
kelompok paling menentukan dalam pencegahan stunting. Balita dan ibu hamil justru berada di garis
depan masalah ini. Ketika mereka tidak menjadi prioritas utama, klaim penurunan stunting menjadi
rapuh. Kebijakan terlihat aktif, tapi tidak tepat sasaran. Negara seperti memadamkan api dari asapnya.
Kebijakan ini menimbulkan kesan bahwa stunting dijadikan narasi pembenaran, bukan tujuan
substansial. Istilah stunting diulang, tetapi desain program tidak mengikutinya. Publik akhirnya bingung
antara slogan dan substansi. Program berjalan, masalah inti tetap bertahan. Anggaran terserap, hasil
dipertanyakan.
Satu Kali Makan, Tiga Kali Klaim
Gizi anak tidak dibangun oleh satu kali makan siang. Kebutuhan nutrisi anak bersifat harian dan
berulang. Tubuh tidak mengenal konsep gizi simbolik. Tetapi MBG justru dibanggakan sebagai solusi gizi
nasional. Satu porsi makan dijadikan seolah-olah jawaban dari persoalan kompleks. Ini klaim yang terlalu
jauh dari realitas biologis.
Anak membutuhkan sarapan, makan siang, dan makan malam. Ia juga membutuhkan protein,
mikronutrien, dan kalori yang seimbang. Satu kali makan hanya menutup satu celah kecil dari kebutuhan
itu. Sisanya tetap menjadi tanggung jawab keluarga. Jika keluarga miskin, masalahnya tetap sama.
Program ini akhirnya lebih bersifat suplementer, bukan korektif.
Di sinilah terjadi jurang antara klaim dan kenyataan. Pemerintah berbicara tentang perbaikan gizi jangka
panjang. Sementara intervensinya bersifat parsial dan terbatas. Publik diminta percaya bahwa satu
piring bisa menggantikan tiga. Ini bukan optimisme, melainkan ilusi kebijakan.
Menu Sepuluh Ribu dan Mimpi Besar Gizi
Anggaran per porsi MBG disebut sekitar sepuluh ribu rupiah. Dengan angka ini, ekspektasi perbaikan gizi
menjadi tanda tanya besar. Harga pangan terus naik, kualitas protein makin mahal. Bahkan di pasar
tradisional, sepuluh ribu memiliki daya beli terbatas. Tetapi program nasional justru bertumpu pada
angka itu.
Gizi bukan sekadar nasi dan lauk seadanya. Ia membutuhkan kualitas, bukan hanya kuantitas. Protein
hewani, sayur segar, dan variasi menu bukan barang murah. Ketika anggaran ditekan, kualitas biasanya
dikorbankan. Risiko makanan rendah nutrisi menjadi nyata. Program gizi berubah menjadi program
kenyang.
Ironisnya, ketika kualitas dipertanyakan, skala justru diperluas. Negara memilih memperbanyak porsi
daripada memperdalam kualitas. Padahal gizi buruk tidak diselesaikan dengan volume. Publik akhirnya
dihadapkan pada pertanyaan sederhana. Apakah negara sedang memberi makan, atau sekadar
menghitung piring?
Dari Anak Sekolah ke Lansia, Sasaran yang Meluas Tanpa Arah
Awalnya MBG ditujukan untuk anak sekolah. Kemudian sasaran diperluas ke ibu hamil, balita, dan kini
lansia. Perluasan ini menimbulkan kebingungan arah kebijakan. Program kehilangan fokus utamanya.
Semua kelompok dianggap sama-sama butuh. Padahal kebutuhan gizi tiap kelompok sangat berbeda.
Dalam kebijakan publik, perluasan sasaran tanpa evaluasi adalah tanda masalah desain. Program yang
efektif biasanya fokus dan terukur. MBG justru bergerak ke arah omnibus sosial. Semua dimasukkan,
semua diklaim penting. Akibatnya, efektivitas sulit diukur. Keberhasilan menjadi kabur.
Perluasan ini juga memunculkan kesan politis. Semakin luas penerima, semakin besar efek elektoral.
Namun semakin luas sasaran, semakin dangkal intervensi. Negara seolah ingin menyenangkan semua
pihak sekaligus. Padahal kebijakan yang baik seringkali tidak populer.
Keracunan yang Dianggap Wajar
Program Makan Bergizi Gratis sejak awal diklaim sebagai intervensi kesehatan, namun fakta di lapangan
justru memunculkan paradoks serius berupa kasus keracunan massal. Di berbagai daerah, siswa
dilaporkan mengalami mual, muntah, dan gangguan pencernaan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Jumlahnya bukan satu dua kasus, melainkan ribuan anak dalam rentang waktu program berjalan. Ini
menunjukkan bahwa masalahnya bukan kebetulan, melainkan pola yang berulang. Dalam kebijakan
publik, pola berulang adalah alarm kegagalan sistemik. Ironisnya, alarm itu justru dianggap sebagai suara
latar yang tak perlu didengar.
Kasus keracunan tersebut membuka persoalan mendasar tentang kesiapan negara mengelola pangan
dalam skala raksasa. Dapur, distribusi, waktu penyajian, dan standar kebersihan menjadi titik lemah
yang tak bisa disembunyikan. Makanan yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup anak justru
menambah risiko kesehatan baru. Negara ternyata lebih siap mengumumkan angka penerima manfaat
daripada menjamin keamanan satu porsi makanan. Dalam konteks ini, gizi bukan lagi isu utama,
melainkan keselamatan. Sebab makanan gratis yang membuat anak sakit adalah kontradiksi kebijakan
yang telanjang.
Lebih problematik lagi, kasus keracunan ini tidak direspons dengan evaluasi menyeluruh dan transparan.
Tidak ada jeda kebijakan, tidak ada refleksi serius, seolah keselamatan anak adalah variabel yang bisa
ditoleransi. Padahal satu anak keracunan saja sudah cukup menjadi alasan koreksi total, apalagi jika
jumlahnya ribuan. Negara tampak lebih sibuk menjaga narasi keberhasilan ketimbang melindungi tubuh
anak-anak. Jika makan bergizi gratis berakhir di puskesmas dan IGD, maka yang gagal bukan program
teknis semata. Yang runtuh adalah nalar kebijakan dan tanggung jawab negara itu sendiri.
PPPK untuk Pekerja MBG, Honorer Lain Menunggu Takdir
Pemerintah telah menetapkan bahwa pekerja inti MBG dapat diangkat menjadi PPPK. Aturan ini sudah
memiliki dasar hukum yang jelas. Puluhan ribu pekerja SPPG diproyeksikan menjadi ASN. Ini keputusan
kebijakan yang sangat cepat dan progresif. Namun ia menimbulkan pertanyaan keadilan.
Guru honorer telah puluhan tahun mengabdi. Perawat honorer menjaga kesehatan anak setiap hari.
Tetapi status mereka masih menggantung. Negara justru memberi kepastian lebih cepat pada program
baru. Ini menimbulkan kesan prioritas yang terbalik. Bukan soal cemburu, tetapi soal konsistensi
kebijakan.
Kondisi ini berpotensi melukai rasa keadilan publik. Anak diberi makan, tetapi gurunya tetap lapar
kepastian. Anak dijaga gizinya, tetapi perawatnya tetap tanpa status. Negara seolah memperbaiki satu
sisi sambil mengabaikan sisi lain. Kebijakan sosial seharusnya saling menguatkan.
SPPG, Partai Politik, dan Bayang-Bayang Politisasi
Unit SPPG membuka ruang pengelolaan yang luas. Ketika unit ini bisa dikelola oleh berbagai pihak, risiko
politisasi muncul. Program negara rawan menjadi alat distribusi kepentingan. Apalagi jika transparansi
lemah. Sejarah kebijakan sosial Indonesia memberi banyak pelajaran pahit.
Ketika partai politik masuk terlalu dekat, garis antara pelayanan dan politik menjadi kabur. Bantuan
sosial bisa berubah menjadi alat loyalitas. Publik sulit membedakan mana kebijakan, mana kampanye.
Ini berbahaya bagi demokrasi. Program gizi seharusnya steril dari kepentingan elektoral.
Risiko korupsi juga mengintai. Pengadaan makanan, distribusi, dan pengawasan adalah ladang klasik
penyimpangan. Tanpa sistem kontrol ketat, anggaran besar mengundang masalah besar. Negara seperti
menaruh madu di meja terbuka. Lalu berharap semut tidak datang.
Rp335 Triliun dan Harga Sebuah Prioritas
Anggaran MBG mencapai sekitar Rp335 triliun per tahun. Angka ini sangat besar dalam struktur APBN.
Setiap rupiah memiliki biaya peluang. Ketika satu program membesar, program lain menyusut. Ini
hukum dasar anggaran negara.
Pertanyaannya bukan apakah MBG penting. Pertanyaannya adalah apakah ia yang paling mendesak.
Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial lain juga membutuhkan dana. Ketika MBG menyedot
anggaran, sektor lain berpotensi terpinggirkan. Negara harus memilih, bukan sekadar menambah.
Jika hasil MBG tidak sebanding dengan biayanya, maka masalahnya serius. Negara tidak boleh alergi
evaluasi. Program sebesar ini harus diuji secara rasional. Bukan dengan slogan, tetapi dengan dampak
nyata. Jika tidak, MBG akan dikenang sebagai kebijakan mahal dengan hasil minimal.
Epilog
Pada akhirnya, persoalan MBG bukan sekadar soal makan siang. Ia adalah cermin cara negara
memahami masalah dan memilih solusi. Ketika satu anak kurang gizi dijawab dengan memberi makan
semua anak, nalar publik berhak bertanya. Ketika stunting dibahas tetapi balita dipinggirkan, publik
berhak ragu. Dan ketika anggaran ratusan triliun dibelanjakan tanpa fokus, publik berhak khawatir.
Negara tidak kekurangan niat baik. Yang sering kurang justru keberanian untuk berpikir jujur. Kebijakan
besar seharusnya tahan terhadap kritik, bukan alergi terhadapnya. Kritik bukan musuh negara, tetapi
alat koreksi. Tanpa kritik, kebijakan hanya bergerak di ruang gema kekuasaan. Di sana, kesalahan
terdengar seperti keberhasilan.
Jika MBG ingin benar-benar dikenang sebagai kebijakan bersejarah, ia harus berdamai dengan nalar.
Memberi makan anak adalah kewajiban moral negara. Tetapi melakukannya dengan cara yang keliru
adalah kegagalan politik. Sejarah tidak mencatat niat, ia mencatat akibat. Dan publik, cepat atau lambat,
akan menilai dari sana.(AM/*)