Mataram, anugerah-media.com
Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan transparan. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., secara langsung menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang belum diaudit (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Penyerahan yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan NTB, Kota Mataram, pada Selasa (31/03/2026), menjadi momen penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Kedatangan orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa tersebut disambut langsung oleh pejabat senior BPK Perwakilan NTB.
Usai menyerahkan dokumen keuangan, Bupati Jarot menegaskan bahwa penyerahan tepat waktu ini merupakan bentuk komitmen kuat pemerintahannya untuk terus menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Semoga proses selanjutnya berjalan lancar dan menjadi pijakan untuk perbaikan ke depan,” ujar Bupati Jarot dengan tegas.
Diketahui, LKPD yang diserahkan tersebut mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, hingga catatan atas laporan keuangan. Sebagai laporan unaudited, dokumen ini merupakan tahap awal sebelum nantinya akan memasuki proses pemeriksaan mendalam oleh BPK RI untuk menentukan opini atas pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Sumbawa yang akrab disapa Haji Jarot itu juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tim manajemen keuangan daerah yang telah bekerja keras menyusun laporan tersebut. Ia berharap laporan yang disusun secara akuntabel ini dapat mencerminkan kondisi fiskal Sumbawa yang sehat di tahun anggaran 2025.
Lebih lanjut, mantan petinggi NNT ini juga menyebut bahwa penyusunan LKPD tahun ini mengalami sejumlah penyesuaian dalam rangka menyikapi dinamika perekonomian daerah dan realisasi program prioritas. Meski demikian, semua proses telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kepala BPK Perwakilan NTB, dalam kesempatan tersebut, mengapresiasi kedisiplinan waktu yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Penyerahan yang dilakukan lebih awal memberikan ruang bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam dan komprehensif.
“Kami harap semangat kolaborasi dan keterbukaan seperti ini terus dijaga, sehingga hasil pemeriksaan nantinya bisa menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi pembangunan di Sumbawa,” ujar salah satu pejabat BPK yang turut mendampingi prosesi penyerahan.
Pengamat tata kelola pemerintahan di NTB menilai, langkah Bupati Jarot yang secara langsung menyerahkan laporan keuangan menunjukkan adanya keseriusan dalam pengawasan. Hal ini juga menjadi sinyal positif bagi iklim investasi dan pembangunan di Kabupaten Sumbawa ke depannya.
Dengan diserahkannya LKPD unaudited ini, seluruh tahapan kini memasuki fase pemeriksaan oleh tim auditor BPK. Hasil dari pemeriksaan tersebut, yang akan dituangkan dalam opini BPK, ditargetkan rampung dalam beberapa bulan ke depan.
Masyarakat Sumbawa pun berharap agar capaian positif dalam pengelolaan keuangan ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, demi mewujudkan kesejahteraan serta pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.(AM)
