Hindari Beban Objek Tidak Riil, Komisi II DPRD Sumbawa Desak Validasi Data Objek PAD Peternakan
Sumbawa Besar, Anugerah-media.com
Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menekankan pentingnya validasi data objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu. Hal ini dilakukan agar penetapan target pendapatan tahun 2026 tidak membebani kinerja OPD dan mencerminkan kondisi riil di lapangan
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa, Rabu (14/1/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, S.I.P., dan didampingi Sekretaris Komisi II, H. Zohran, S.H., serta dihadiri anggota komisi lainnya seperti Juliansyah, S.E., Kaharuddin Z., H. Andi Mappelepui, dan Muhammad Zain, S.I.P.Sekretaris para kepala OPD terkait
Dalam forum tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu instansi yang mendapat sorotan. Kepala Disnakkeswan, Syaifuddin SP, memaparkan bahwa secara akumulatif capaian PAD instansinya telah melampaui target
“Realisasi PAD per 31 Desember 2025 tercatat mencapai Rp2,79 miliar. Angka ini melampaui target penyesuaian yang ditetapkan sebesar Rp2,2 miliar,” ungkap Syaifuddin. Capaian gemilang ini terutama ditopang oleh sektor Rumah Potong Hewan (RPH) yang realisasinya menembus 170,93 persen
Meski sektor RPH melampaui target, sektor pengeluaran atau penjualan ternak justru menunjukkan tren sebaliknya. Sekretaris Disnakkeswan menjelaskan, tidak tercapainya target pada sektor ini disebabkan oleh berbagai kendala administratif dan faktual di lapang
“Banyak ditemukan kasus ternak mati atau hilang di tingkat peternak yang tidak dilaporkan. Selain itu, kami mengalami kesulitan penagihan terhadap debitur atau anggota kelompok karena ada yang sudah meninggal dunia atau berpindah domisili tanpa alamat yang jelas,” paparnya
Desakan Penghapusan Objek Tak Ril
Menanggapi laporan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, I Nyoman Wisma, memberikan instruksi tegas. Ia meminta agar basis data (database) objek retribusi segera dibersihkan dari data-data “sampah” yang tidak lagi produktif atau sudah hilang
“Objek retribusi yang faktanya sudah hilang, mati, atau pemiliknya sudah tidak ada, harus segera divalidasi dan dikeluarkan dari basis data. Jangan sampai target PAD terus dibebankan pada objek yang secara fisik sudah tidak ada,” tegas Nyoman Wisma
Politisi PDIP ini menambahkan bahwa validasi data ini sangat krusial agar perencanaan anggaran ke depan lebih realistis dan terukur. Jika data tidak diperbarui, maka target yang ditetapkan setiap tahunnya hanya akan menjadi beban semu bagi kinerja dinas terkait
Ia pun meminta Dinas Peternakan untuk memperkuat koordinasi dengan petugas lapangan hingga pemerintah desa guna memastikan akurasi data ternak di setiap wilayah. “Kita ingin target PAD yang ambisius namun tetap masuk akal, tanpa mengabaikan potensi yang benar-benar ada,” tutupnya.(AM/*)
