Sumbawa Besar,anugerah-media.com
Pembangunan infrastruktur pedesaan di Kabupaten Sumbawa sepanjang tahun 2025 menunjukkan kontribusi signifikan Dinas PMD melalui pemerintah desa dalam mendukung Program Unggulan (PU) ke-3 Pemerintahan Jarot–Ansori, yakni peningkatan jaringan jalan mantap hingga 80 persen.
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbawa, Rachman Ansori, mengatakan bahwa indikator persentase jaringan jalan dalam kondisi baik tidak hanya ditopang oleh pembangunan jalan kabupaten, tetapi juga jalan desa yang dibiayai melalui APBDes.
“Dengan menggunakan indikator persentase jaringan jalan meliputi jalan kabupaten, jalan usaha tani, jalan produksi pertanian, jalan lingkungan, hingga jalan perdesaan, maka pembangunan infrastruktur pedesaan yang bersumber dari APBDes turut memberikan kontribusi yang cukup signifikan,” ujar Ansori kepada samawarea melalui sambungan telepon, Kamis (2/4/2026).
Ia mengungkapkan, pembangunan jalan desa yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar 34 kilometer lebih, meski angka tersebut masih bersifat sementara dan belum terkoreksi. Infrastruktur tersebut tersebar di 133 desa di Kabupaten Sumbawa.
Selain itu, berdasarkan data dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), total anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan oleh desa untuk pembangunan jalan desa mencapai sekitar Rp 20,424 miliar.
Tak hanya jalan desa, lanjut Ansori yang juga menjabat Asisten III Sekda Sumbawa, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) juga mengalami peningkatan. Pada 2025, JUT yang terbangun mencapai 15,7 kilometer yang tersebar di 77 desa, dengan total anggaran sekitar Rp 9,45 miliar.
Sementara itu, pembangunan drainase lingkungan juga turut menjadi perhatian. Tercatat sepanjang 6,26 kilometer drainase berhasil dibangun di 54 desa dengan total anggaran sekitar Rp 6,26 miliar.
Mantan Seklur Seketeng ini menambahkan, untuk tahun 2026 pihaknya akan kembali melakukan rekapitulasi data setelah seluruh APBDes terinput dalam sistem Siskeudes. Namun demikian, ia memprediksi pembangunan infrastruktur pedesaan berpotensi mengalami penurunan cukup signifikan.
Hal ini seiring dengan berkurangnya alokasi APBDes Kabupaten Sumbawa pada tahun 2026 yang diperkirakan turun hingga sekitar 46 persen.
“Penurunan ini tentu akan berdampak terhadap capaian pembangunan infrastruktur pedesaan ke depan,” pungkasnya. (AM)
