Sumbawa Besar,anugerah-media.com
Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) II wilayah selatan, Muhammad Zain, SIP, menyampaikan kritik tajam terhadap pola komunikasi PT Intam yang dinilai tidak memiliki itikad baik dalam menjalin hubungan dengan masyarakat lokal maupun Pemerintah Daerah.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung DPRD,Selasa 27 Januari 2026, Dewan Rozy akrabnya disapa mengungkapkan kegelisahannya atas banyaknya keluhan masyarakat di tiga kecamatan terdampak, yakni Lenangguar, Lantung, dan Ropang, yang merasa diabaikan oleh pihak perusahaan.
Muhammad Zain secara gamblang menyatakan kekecewaannya terhadap manajemen PT Intam yang sangat sulit dihubungi, bahkan oleh wakil rakyat sekalipun. Ia menilai ketiadaan staf lokal di posisi strategis menjadi akar masalah hambatan komunikasi ini.
“Jujur, masyarakat mengeluh kepada saya. Tapi setiap kali kami mencoba mengomunikasikan aspirasi, tidak ada itikad baik. Saya telepon direkturnya, tidak ada respons. Saya telepon Pak Doni (manajemen), juga tidak pernah tersambung dengan baik. Bagaimana mau lancar kalau tidak ada orang lokal yang ditempatkan di Sumbawa?” tegas Zain.
Ia mendesak PT Intam segera menempatkan tenaga Public Relation (PR) atau Humas yang menetap di Kabupaten Sumbawa. Hal ini bertujuan agar ada jembatan komunikasi yang memahami sosial-budaya masyarakat setempat dan memudahkan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kecamatan hingga Desa.
Zain juga mengungkap fakta mengejutkan dari pertemuan di kantor Bupati sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa Bupati Sumbawa sempat menyinggung bahwa PT Intam belum pernah memberikan laporan resmi mengenai perkembangan aktivitasnya kepada Pemerintah Daerah.
“Penting sekali ini diperhatikan. Pak Bupati bahkan berencana mengundang langsung perusahaan karena sampai sekarang laporan resmi ke Pemda itu tidak ada. Jangan sampai perusahaan bergerak di wilayah kami, tapi pemerintah daerah sendiri tidak tahu progresnya secara detail,” ujarnya.
Sebagai legislator yang memahami kondisi lapangan, Dewan Rozy menuntut adanya pelibatan nyata bagi pengusaha lokal dalam rantai pasok perusahaan, mulai dari kebutuhan logistik hingga pengadaan peralatan. Menurutnya, tahap eksplorasi detail seharusnya sudah mampu memberikan dampak ekonomi bagi UMKM di sekitar wilayah tambang.
“Kami tidak ingin pendapatan daerah lari ke luar hanya karena urusan makan-minum dan logistik diambil dari luar Sumbawa. Berdayakan pengusaha lokal agar mereka merasa memiliki keberadaan perusahaan. Jika masyarakat merasa dilibatkan, maka potensi konflik akan terminimalisir,” jelas Rosy
Sebagai solusi konkret, Rosy mengusulkan pembentukan Koordinator Desa (Kordes) di setiap desa terdampak dan Kordinator Kecamatan. Kordes ini nantinya bertugas menyampaikan informasi dari perusahaan ke warga dan sebaliknya, sehingga keluhan masyarakat di tingkat bawah bisa segera direspons oleh manajemen.
“Investasi harus membawa kemaslahatan. Kami mendukung investasi berjalan lancar, tapi PT Intam harus membuktikan keseriusannya dengan membuka diri dan menghargai keberadaan masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Sumbawa,” pungkasnya.(am/AM)
