Bima, Anugerah Media – Pemerintah Kabupaten Bima kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Ini merupakan capaian ke-10 kalinya bagi Kabupaten Bima, sekaligus pertama kali di bawah kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi dan Wakil Bupati dr. H. Irfan.
Penghargaan prestisius tersebut diserahkan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD se-Wilayah Nusa Tenggara Barat, yang berlangsung pada Selasa (27/5/2025) di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi NTB.
Piagam WTP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan NTB, Suparwadi, SE., MM., Ak., ERMAP, CDFA, kepada Bupati Bima Ady Mahyudi dan Ketua DPRD Kabupaten Bima, Diah Citra Pravitasari.
Mengusung tema “Independensi, Integritas, Profesionalisme,” acara ini turut dihadiri oleh para kepala daerah, wakil kepala daerah, serta pimpinan DPRD dari seluruh kabupaten/kota se-NTB.
Dalam sambutannya, Kepala BPK NTB, Suparwadi, mengapresiasi komitmen dan kerja sama pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
“BPK memberikan apresiasi atas kerja keras jajaran pemerintah daerah yang telah menjalankan praktik pengelolaan keuangan yang baik. Semoga hal ini dapat terus dipertahankan,” ujar Suparwadi.
Usai menerima piagam, Bupati Bima Ady Mahyudi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih predikat WTP merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh jajaran Pemkab Bima dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara akurat dan bertanggung jawab.
“Saya berharap hasil ini tidak membuat para kepala OPD terlena, namun menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di setiap unit kerja,” tegas Bupati.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ady Mahyudi didampingi oleh Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, Inspektur Kabupaten Drs. Agus Salim, M.Si, Sekretaris DPRD Edy Tarunawan, SH, serta Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Bima Aries Munandar, ST., MT, beserta jajaran BPKAD lainnya.
Prestasi ini semakin memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. (AM/IM)
