Sumbawa Besar,anugerah-media.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna pada Rabu (8/4/2026) dengan agenda penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus). Sidang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., dan dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Pimpinan DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo, jajaran Forkopimda, serta para kepala OPD dan tokoh masyarakat.
Sorotan Sektor Ketenagakerjaan: Syarat SIM A Dinilai Tidak Rasional
Dalam laporannya, Pansus memberikan perhatian besar pada Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, khususnya pelatihan operator alat berat. Meski mendukung penuh tingginya animo masyarakat terhadap pelatihan Alat Berat ekskavator, Pansus menemukan ganjalan pada persyaratan administrasi.
Pansus secara tegas meminta Pemerintah Daerah menghapus syarat kepemilikan SIM A dan kemampuan mengemudikan kendaraan roda empat bagi calon peserta pelatihan ekskavator. Syarat ini dinilai tidak relevan, diskriminatif, dan berpotensi membatasi akses bagi tenaga kerja lokal yang potensial.
“Kami menyarankan agar persyaratan tersebut diganti dengan mekanisme seleksi yang lebih profesional seperti tes psikomotorik, safety awareness dan tes ketahanan kerja. Ini jauh lebih objektif untuk memastikan kesiapan mental dan fisik calon operator,” ungkap juru bicara Pansus H Zainuddin Sirat
Guna meningkatkan kualitas lulusan, Pansus mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2026 untuk pengadaan Simulator Excavator. Simulator dianggap sebagai tahap krusial untuk pembelajaran yang aman dan efisien sebelum peserta terjun ke lapangan.
Selain simulator, Pansus juga merekomendasikan pengadaan Unit Ekskavator yang dilakukan secara bertahap untuk sarana praktik lanjutan dan perluasan cakupan. Pelatihan tidak hanya terbatas pada ekskavator, tetapi merambah ke Bulldozer, Loader, hingga Mining Dump Truck.
Diungkapkan Haji Ude akrab disapa, hal ini bisa sebagai sumber PAD Baru. “Fasilitas yang lengkap nantinya bisa membuka peluang retribusi jasa pelatihan mandiri bagi pihak swasta/industri” ujar H Ude yang juga ketua fraksi Demokrat PPP Pembangunan.
Pansus menemukan fakta bahwa sebagian peralatan praktik di UPT BLK Sumbawa sudah tidak relevan dengan teknologi industri saat ini. Contohnya, pelatihan mekanik roda empat masih menggunakan mesin konvensional sistem karburator dan platina.
Sebagai solusi cepat, Pansus merekomendasikan pemanfaatan kendaraan dinas yang sudah tidak terpakai namun sudah menggunakan teknologi modern seperti EFI (Electronic Fuel Injection) dan sistem pengapian DIS/ESA untuk dijadikan media praktik.
Visi besar yang dititipkan Pansus adalah peningkatan klasifikasi UPT BLK Kabupaten Sumbawa menjadi BLK Kelas A atau BLK Mandiri. Dengan standar sarana dan manajemen yang lebih maju, BLK diharapkan mampu mencetak lulusan tersertifikasi nasional yang siap mengisi kebutuhan industri skala besar, baik di tingkat lokal maupun nasional, sejalan dengan Program Unggulan ke-4 Pemerintahan Jarot–Ansori. (AM)
