Oleh dr. H Minanur Rahman
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau 2026 yang diprakirakan lebih kering dan berdurasi lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum atas undangan untuk memaparkan perkembangan terkini kondisi iklim nasional. Ia menegaskan bahwa penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 yang menjadi dasar peran strategis BMKG dalam mendukung pembangunan nasional.
Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa kondisi iklim global saat ini masih berada pada fase netral, dengan indeks ENSO (El Nino-Southern Oscillation) sekitar +0,28. Namun demikian, pada semester kedua 2026 kondisi tersebut diprakirakan berkembang menuju fase El Nino lemah hingga moderat dengan peluang 50–80 persen.
“Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Nino itu adalah dua fenomena yang berbeda dan tidak selalu terjadi bersamaan. Kemarau tetap akan datang setiap tahun di Indonesia. Tapi jika El Nino terjadi bertepatan dengan musim kemarau, maka kemaraunya akan menjadi jauh lebih kering,” jelasnya.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain respons antisipatif pada wilayah dengan potensi curah hujan rendah, penguatan manajemen waduk dan irigasi berbasis data, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, serta kampanye efisiensi penggunaan air dan energi.
Lebih lanjut, Faisal menegaskan bahwa BMKG siap mendukung berbagai sektor pembangunan melalui penyediaan data dan informasi iklim terkini.
“BMKG tidak hanya mengurusi kebencanaan, tetapi juga mendukung berbagai sektor pembangunan seperti pertanian, perhubungan (darat, laut, dan udara), serta infrastruktur pekerjaan umum,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan keseimbangan agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan. Air tidak berlebih yang memicu banjir dan longsor, tetapi juga tidak kurang yang menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan.
“Semoga kita semua dapat bersatu dalam gerak langkah yang sama untuk mengantisipasi musim kemarau tahun 2026 yang datang lebih cepat dan lebih panjang ini,” pungkas Faisal.
Pada kesempatan yang sama, Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menegaskan bahwa potensi kemarau panjang tahun 2026 merupakan tantangan serius yang harus direspons secara terintegrasi. Ia menambahkan bahwa dampak kekeringan akan dirasakan langsung pada berbagai sektor, mulai dari penurunan debit sungai dan volume waduk, gangguan pola tanam, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.
“Kita tidak bisa menghindari kemarau, tetapi kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Kecepatan antisipasi dan koordinasi menjadi kunci yang harus kita jaga bersama,” ujar Adenan.
Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum mendorong sejumlah langkah konkret, salah satunya melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan kementerian/lembaga terkait, guna memastikan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh oleh Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, serta berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Kementerian Koordinator, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, serta unsur TNI-Polri dan pemerintah daerah.
Melalui forum ini, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus menyediakan informasi iklim yang akurat dan berbasis sains guna mendukung pengambilan kebijakan yang tepat dan terukur.
BMKG memprediksi musim kemarau 2026 di Indonesia datang lebih awal dan lebih kering, dengan puncak kekeringan diprediksi terjadi pada Agustus hingga Oktober. Sebanyak 46,5% wilayah zona musim akan mengalami kemarau lebih awal mulai April, memicu risiko tinggi krisis air bersih dan Kebakaran Hutan & Lahan (Karhutla).
Dengan kondisi ini, masyarakat diimbau bijak menggunakan air dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu juga masyarakat diminta waspada potensi El Nino dengan berbagai akibatnya.
Berikut adalah poin-poin penting dalam menghadapi musim kemarau.
Mitigasi Krisis Air
Pemerintah daerah didorong melakukan pengelolaan air bersih, terutama di wilayah yang diprediksi mengalami kekeringan ekstrem. Masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air bersih, menampung air hujan, biopori, sumur resapan dan memperbaiki kebocoran pipa air bersih.
Cegah Karhutla
Hindari membakar lahan, membuang puntung rokok sembarangan, atau membuat api di area terbuka karena risiko karhutla meningkat tinggi. Selain itu jaga Kesehatan. Gunakan tabir surya, pakaian longgar, dan tingkatkan konsumsi air putih untuk menghindari dehidrasi akibat cuaca panas. Untuk itu terus memantau pembaruan cuaca resmi dari BMKG.
Langkah antisipasi yang cepat dan kolaboratif dari berbagai sektor sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak kekeringan tahun ini. Masyarakat juga hendaknya bisa memahami langkah-langkah bijak apa yang harus dilakukan untuk menghadapi musim kemarau.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain respons antisipatif pada wilayah dengan potensi curah hujan rendah. penguatan manajemen waduk dan irigasi berbasis data, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, serta kampanye efisiensi penggunaan air dan energi.
Dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan keseimbangan agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan. Air tidak berlebih yang memicu banjir dan longsor, tetapi juga tidak kurang yang menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan.(AM)
