Mataram – Anugerah-Media.com, Tokoh pemuda Nusa Tenggara Barat (NTB), Al Mukhmin, mengimbau seluruh elemen masyarakat di NTB, khususnya di Pulau Sumbawa, untuk tetap menjaga kondusivitas daerah dan mengedepankan kepentingan umum dalam menyampaikan aspirasi terkait rencana aksi serentak pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026. Imbauan tersebut disampaikan menyikapi rencana unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat di Pulau Sumbawa yang akan mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan pembentukan PPS.
Mukhmin menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Namun, pelaksanaannya diharapkan tetap memperhatikan ketertiban umum serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
Ia berharap elemen pemuda dan masyarakat yang akan mengikuti aksi, termasuk di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, fasilitas umum seperti Pelabuhan Poto Tano memiliki peran vital sebagai jalur transportasi dan distribusi barang yang menopang mobilitas serta roda perekonomian masyarakat di Pulau Sumbawa dan sekitarnya. “Jangan sampai penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara yang mengganggu kepentingan masyarakat luas, misalnya dengan menutup Pelabuhan Poto Tano. Hal itu dapat berdampak pada mobilitas warga dan aktivitas ekonomi masyarakat sendiri,” ujar Mukhmin, Minggu (31/5/2026).
Selain berdampak pada aktivitas ekonomi, lanjutnya, penutupan fasilitas umum juga berpotensi menghambat kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak, termasuk urusan kesehatan dan pelayanan penting lainnya.
