Sumbawa Besar, anugerah-media.com (27Mei 2024)
Ketegangan geopolitik karena konflik di Timur Tengah dan terus berlangsungnya perang Rusia – Ukraina, telah memicu lonjakan harga komoditas, gejolak pasar, dan disrupsi pada rantai pasokan global.Hal ini menyebabkan harga komoditas energi yang naik. Kondisi ini masih terus dapat dikendalikan secara adaptif ditingkat nasional dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal I 2024 mencapai 5,11%.Perkembangan ekonomi nasional tetap kuat didorong oleh konsumsi masyarakat dan kinerja eksternal yang tetap terjaga sertapenguatan aktivitas sektor manufaktur.Perkembangan leading indicators (indikator penentu) yakni PMI Manufaktur dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terus berkinerja positif ditengah peningkatan ekonomi selama pelaksanaan hari besar keagamaan.
Kinerja APBN di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa Besar sampai dengan bulan April 2024 menunjukkan angka positif. Realisasi pendapatan terus mengalami pertumbuhan tajam baik dari dari perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta PNBP. Berdasarkan data yang dibukukan pada KPPN Sumbawa Besar dan dihimpun dari OMSPAN (Online Monitoring SPAN) dan MonSAKTI, realisasi pendapatan negara sampai 30 April 2024 mencapai Rp1,88 triliun (meningkat279,41 persen (yoy)) dan realisasi belanja negara mencapai Rp1,09 triliun atau 34 persen dari pagu senilai Rp3,21 triliun dengan detail (I-account)sebagaimana dalam tabel. Pendapatan terbesar masih dari bea keluar dari PT. AMNT terkait dengan ekspor konsentrat tembaga. Pendapatan bea keluar sampai dengan bulan April 2024 sebesar Rp1,4 triliun, berbeda sangat signifikan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan sangat signifikan karena tarif bea keluar saat ini lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Tarif dan izin ekspor ini juga terkait progress pembangunan smelter yang wajib selesai sampai dengan 31 Mei 2024. Pertumbuhan signifikan juga di sektor pajak dalam negeri yang menunjukkan adanya pertumbuhan kegiatan ekonomi di wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat.
Realisasi belanja pegawai dan belanjabarang sudah menunjukkan angka yang baik. Belanja pegawai terealisasi Rp85,03 miliar atau 35,9 persen dari pagu. Realisasi Belanja Pegawai tersebutdigunakan untuk pembayaran Gaji danTunjangan ASN/TNI/POLRI, termasukpembayaran THR ASN/TNI/POLRI.
Belanja barang terealisasi Rp123,93 miliar atau 36,1 persen dari pagu. Realisasi belanja barang mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 (meningkat 109,02 persen (yoy)).Realisasi belanja barang didominasi untuk pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pemilu 2024 sertapembangunan jalan dan jembatan daerah.
Realisasi belanja modal mencapai 22,82 miliar atau 54,5 persen dari pagu.Persentase realisasi terhadap pagu belanja tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya pada periode yang sama. Berikut belanja K/L per Kabupaten per tanggal30 April 2024:
Berikut realisasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk kedua kabupaten wilayah kerja KPPN Sumbawa Besar per 30 April 2024:
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 April 2024 mencapai Rp885,41 miliar atau 33,32 persen dari pagu. Penyaluran TKD sangat dipengaruhi oleh kepatuhan pemda dalam pemenuhan syarat penyaluran. Penyaluran TKD yang terlambat sampai dengan bulan April 2024 adalah penyaluran DAK Fisik, karena Peraturan Presiden terkait petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terlambat terbit.
Pelaksanaan APBN terusdilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dengan mengikuti dinamika perkembangan teknologi informasi, pemerintahsecaraagile dan adaptifmelaksanakan modernisasi pengelolaan keuangan negara. Pemerintah mengembangkan digitalisasi pembayaran sebagai inovasi pengelolaan keuangan negara yang lebih aman, efektif, dan efisien. Potensi fraud dapat diminimalkan dengan pelaksanaan cashless transaction.
Pemerintah bekerja sama dengan Bank Himbara menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Penggunaan KKP membantu dalam mengurangi idle cashUang Persediaan (UP) di bendahara denganmembagi UP yang dikelolanya menjadi 60% tunai dan 40% KKP. Penggunaan KKP pada lingkup KPPN Sumbawa Besar telah dilaksanakan secara aktif oleh satker dengan total transaksisejumlah 131 transaksi dan nominal transaksi sebesar Rp214,6 juta. Secara keseluruhan, 1,07 persen transaksi dari total nominal transaksi UPtelah menggunakan KKP.
Pemerintah juga menerapkan Digipay Satudalam bertransaksi keuangan secara digital. Digipay Satu mengintegrasikan tiga aktivitas/transaksi yaitu pembelian barang/jasa, pembayaran, serta perpajakan dan pelaporan dalam satu ekosistem. Hal ini mendorong belanja pemerintah yang praktis, efektif, dan efisien melalui digital payment. Implementasi Digipay Satu juga mendukung UMKM dengan membuka akses pengadaan barang/jasa oleh pemerintah melalui digital payment (G-to-B). Transaksi Digipay Satu lingkup KPPN Sumbawa Besar hingga April 2024 mencapai Rp60 juta dengan total 76 transaksi oleh satuan kerja.
Implementasi transaksi nontunai diterapkan juga melalui penggunaan Cash Management System (CMS). CMS merupakan layanan keuangan perbankan yang dilakukan secara online dan real time pada situs bank. CMS membantu agar transaksi keuangan dapat dilaksanakan secara efektif baik dari segi biaya ataupun waktu. Satker lingkup KPPN Sumbawa Besar telah menerapkan CMSuntuk pelaksanaan transaksi keuangannya. 25 Satker telah menggunakan menggunakan CMS di tiga Bank Himbara, yaitu Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Transaksi CMS seluruhnya sebesar Rp4,54 miliar dengan 2.532 total transaksi. Penggunaan CMS melalui Bank BNI sebesar Rp1,36 miliar dengan 721 transaksi, melalui Bank Mandiri sebesar Rp1,52 miliar atau sebesar 22 transaksi, dan melalui Bank BRI sebesar Rp1,66 miliar atau sejumlah 1.789 transaksi.
Implementasi digitalisasi pembayaran diharapkan dapat meningkatkan kualitas transaksi keuangan dalam pelaksanaan APBN. Transaksi keuangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien namun transparan dan adaptif. Implementasi digitalisasi pembayaran ini masihperlu usaha satker untuk ikut serta secara aktif menggunakan platform digitalisasi pembayaran dalam penggunaan UP. Komitmen bersama antara KPPN, satker, dan perbankan juga menjadi hal yang penting dalam kelancaran implementasi ini.Dengan hal ini, kualitas pelaksanaan APBN dapat terus meningkat serta agileditengah perkembangan teknologi.(AM/*)
