Transformasi digital bergerak maju dengan sangat cepat. Banyak hal positif yang dibawa oleh transformasi digital ini, termasuk di antaranya adalah pemanfaatan digitalisasi untuk mencapai tujuan ekonomi dan bisnis. Salah satu manfaat ekonomi digital adalah dapat membantu mengakselerasi bisnis Indonesia melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia bahwa fokus kebijakan pelaksanaan anggaran antara lain pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkesinambungan, meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan layanan kepada Masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah juga mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen yang penting untuk membangun pondasi bagi transformasi digitalisasi ekonomi tanah air. APBN juga ikut berpartisipasi mendukung transformasi dan digitalisasi ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Pemerintah melihat pondasi untuk membangun transformasi digitalisasi melalui investasi infrastruktur sebagai sebuah keharusan.
Dengan semangat modernisasi dan digitalisasi serta mendukung percepatan belanja pemerintah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah melakukan inovasi transaksi belanja pemerintah dalam bentuk modernisasi pelaksanaan APBN antara lain modernisasi sistem aplikasi dengan implementasi SPAN-SAKTI, digitalisasi pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Cash Management System (CMS), dan Digital Payment (Digipay). Inovasi dan modernisasi pelaksanaan APBN khususnya dalam belanja negara mengusung semangat atau filosofi cashless, yang mana bertujuan meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi Keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, juga mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai. Tidak perlu lagi khawatir terkait penyalahgunaan uang tunai dan potensi resiko lainnya.
Transformasi penggunaan uang persediaan dalam pelaksanaan APBN setiap waktu mengalami perubahan dan modernisasi. Perubahan diharapkan memberikan kemudahan dan fleksibilitas satuan kerja untuk melakukan transaksi Keuangan negara dan memberikan akselerasi belanja pemerintah untuk kemudian dapat mempercepat terwujudnya hasil yang dapat dirasakan oleh Masyarakat.
Transformasi digital tidak hanya ditujukan untuk sektor pemerintah saja tetapi juga di Masyarakat sebagai penggerak ekonomi. Sebagai contoh adalah UMKM. Optimalisasi teknologi digital sebagai sarana pemberdayaan UMKM. Pasca pandemi, transaksi e-commerce Indonesia melonjak tinggi, UMKM indoneia harus didorong agar tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Salah satu strategi mendorong UMKM untuk dapat aware terkait digitalisasi adalah dengan menyediakan marketplace sebagai alternatif penjualan seperti digipay. Transaksi digipay sendiri didesain untuk belanja satuan kerja yang dananya berasal dari APBN. Jika kita lihat postur APBN, target belanja dalam APBN sangat tinggi dan ini menjadi potensi untuk pemasaran produk UMKM. Memang diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk dapat mewujudkan ekosistem tersebut, dari pemerintah, Masyarakat, UMKM, vendor dan perbankan. Digitalisasi marketplace memberikan banyak manfaat antara lain memberikan kepastian pembayaran, peluang menjadi rekanan/supplier, meminimalisir potensi moral hazard dan memberikan pangsa pasar baru kredit bagi perbankan.
Pelaksanaan APBN dan transformasi digital khususnya di wilayah kerja KPPN Sumbawa telah dimulai dan berjalan ke arah yang positif. Penggunaan transaksi digital untuk belanja pemerintah sudah digalakkan oleh satuan kerja baik melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP), CMS dan Digipay. Vendor-vendor lokal sudah beberapa yang terdaftar pada marketplace digipay walaupun jumlahnya belum sebanyak wilayah lain di Indonesia.
APBN merupakan instrumen penting dalam pemulihan perekonomian dan dalam mendukung perkembangan UMKM, maka semua pihak yang terlibat wajib menjalankan APBN dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan kerjasama dan sinergi yang baik antara pemerintah, Masyarakat dan perbankan untuk mendukung perkembangan ekonomi menuju modernisasi dan digitalisasi. Pengelolaan APBN yang baik yang didukung perkembangan teknologi dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.
